Pendahuluan: Ketimpangan sebagai Ancaman Kohesi Sosial
Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat terus meningkat, ketimpangan antara wilayah utara dan selatan, antara kota dan desa, serta antar kelompok masyarakat masih sangat terlihat. Rasio gini Jabar yang cenderung stagnan menjadi alarm bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. DPRD Jabar mendorong kebijakan afirmatif dan redistribusi sumber daya secara terencana untuk mengatasi akar masalah ketimpangan sosial ekonomi, bukan hanya memberikan bantuan sementara yang tidak berkelanjutan.
Program Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal
Salah satu akar ketimpangan adalah ketergantungan masyarakat aspirasidprdjabar miskin pada lapangan pekerjaan yang tidak pasti. DPRD Jabar mengaspirasikan program pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberikan akses permodalan lunak tanpa agunan bagi 100.000 keluarga prasejahtera di 27 kabupaten/kota. Namun, modal tidak diberikan mentah-mentah; penerima wajib mengikuti pelatihan kewirausahaan dan membentuk koperasi desa. DPRD juga mengusulkan agar setiap desa memiliki satu produk unggulan (Olah Tangan Khas Desa) yang dipasarkan melalui toko daring resmi provinsi.
Pemerataan Akses Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas
Ketimpangan seringkali dimulai dari akses yang timpang terhadap layanan dasar berkualitas. DPRD Jabar mendorong program beasiswa penuh bagi 10.000 anak dari keluarga miskin ekstrem untuk masuk sekolah unggulan hingga jenjang sarjana, dengan syarat mereka kembali mengabdi ke daerah asal minimal 3 tahun. Di bidang kesehatan, DPRD mengusulkan pembangunan 50 puskesmas tipe D di wilayah terpencil yang dilengkapi dengan dokter spesialis yang bertugas secara bergiliran. Juga diusulkan ambulans desa yang bisa dipanggil lewat nomor darurat gratis.
Revitalisasi Pasar Tradisional dan Perlindungan terhadap Pedagang Kecil
Pasar tradisional di Jabar banyak yang kalah saing dengan ritel modern dan pasar daring. DPRD Jabar mengaspirasikan program revitalisasi 200 pasar tradisional dengan fasilitas bersih, parkir luas, dan sistem pembayaran digital, tetapi tetap mengutamakan kios bagi pedagang asli. DPRD juga mengusulkan pelarangan sementara pembangunan minimarket dalam radius 500 meter dari pasar tradisional untuk memberi nafas ekonomi bagi pedagang kecil. Selain itu, pedagang pasar tradisional diberikan pelatihan manajemen stok dan pemasaran online gratis.
Penguatan Jaring Pengaman Sosial Adaptif dan Terdata Tepat
Bantuan sosial seringkali tidak tepat sasaran karena data penerima yang tidak mutakhir. DPRD Jabar mengaspirasikan perbaikan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara berkala oleh relawan desa yang dibayar dari anggaran provinsi. Jaring pengaman sosial juga harus adaptif: saat terjadi inflasi atau gagal panen, bantuan tunai langsung bisa dicairkan secara otomatis ke rekening penerima. DPRD juga mengusulkan program asuransi sosial bagi buruh harian lepas dan nelayan, sehingga ketika mereka tidak bisa bekerja karena sakit atau cuaca buruk, tetap ada pendapatan pengganti. Dengan langkah-langkah konkret ini, DPRD optimistis ketimpangan sosial ekonomi di Jabar bisa ditekan secara signifikan dalam lima tahun ke depan.
